ARTIKELARTIKEL PENDIDIKANKURIKULUM 2013SERTIFIKASI GURU

Mengembalikan TIK dalam K13

Pada tahun ajaran 2014-2015, Kemendikbud bertekad bulat untuk menerapkan Kurikulum 2013 (K13) di semua sekolah di Tanah Air. Rencana ini memang tergolong nekat.

Di saat guru-guru di pelosok Tanah Air banyak masih kebingungan dengan konsep baru yang ditawarkan dalam K13, mereka tetap dipaksa menjalankannya.

K13 juga masih meninggalkan beberapa permasalahan. Selain persiapan yang tidak matang dan pelatihan guru yang masih sangat minim, kurikulum ini juga meninggalkan permasalahan mengenai nasib guru-guru yang mata pelajarannya dihapus dalam K13. Salah satunya adalah mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (MP TIK).

MP TIK adalah buah penerapan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yang digodok pada 2006, dan diterapkan pada 2007 untuk meng­gantikan KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi). KBK hanya diterapkan kurang dari lima tahun. Ide penambahan MP TIK dalam KTSP didasari pada semangat membekali para siswa untuk menghadapi era perkembangan teknologi yang semakin canggih di abad XXI ini.

TIK semakin penting peranannya karena setiap bangsa akan menjadi bagian dalam perkembangan arus globalisasi yang menyaratkan penguasaan teknologi tingkat tinggi ini di segala aspek kehidupan. Bangsa yang tidak mengenal dan menguasai teknologi akan menjadi bangsa yang tertindas.

Untuk merealisasikan proyek ini, Kemendikbud telah merekrut ribuan guru TIK yang ditempatkan di seluruh Indonesia. Namun sayang, enam tahun kemudian, MP TIK dihapus seiring bubarnya KTSP. Kini, nasib ribuan guru TIK masih belum jelas.

TIK dan Moral

MP TIK sebenarnya bukan hanya mengajarkan masalah teknis mengenai bagaimana mengoperasikan sebuah software dan hardware. Dan, menurut penulis, selama ini muatan materi TIK dalam KTSP memang masih menitikberatkan pada substansi ini.

TIK perlu diarahkan ke tujuan yang lebih mendalam lagi. TIK dapat memberikan pendidikan nilai mengenai bagaimana cara memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif dan mendukung capaian prestasi akademik siswa, sehingga siswa tidak selalu dan selamanya dicetak untuk menjadi seorang operator yang pasif. Mereka juga harus mampu berinovasi dengan teknologi yang telah ada.

Sebagai contoh kecil, siswa dapat mengembangkan kreativitasnya melalui pem­buatan blog pribadi yang dapat dilihat banyak orang. Dengan demikian, siswa akan terpacu untuk berkreasi melalui tulisan atau gambar. Ini dapat menumbuhkan kepercayaan diri kepada siswa. Mereka juga akan bangga ketika hasil karyanya dapat dilihat dan dibaca orang lain di seluruh dunia. Dari sini kita akan mendapatkan jutaan karya anak bangsa yang dapat diakses secara online.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah TIK membekali siswa dengan kemampuan menggunakan atau memanfaatkan tek­nologi secara positif dan ber­tanggung jawab. Ini adalah tantangan berat TIK. Maraknya peredaran video porno yang diunggah beberapa pelajar adalah wujud kegagalan insitusi sekolah menanamkan pendidikan nilai. Sekolah gagal menyinergikan muatan pendi­dikan nilai berbasis tek­nologi.

Ketimpangan sosial

Ketika TIK dihapus dari kurikulum sekolah menengah, isu lain yang terkait dengannya adalah isu ketimpangan sosial dalam pem­belajaran di sekolah. Ketia­daan pelajaran ini telah meningkatkan eksklusivitas teknologi dalam masyarakat.

Bagi siswa dari keluarga kelas atas, penghapusan TIK bukanlah masalah serius. Hal ini disebabkan mereka masih memiliki kesempatan dan kemampuan untuk belajar TIK di tempat lain. Atau, mereka juga dapat belajar di rumah karena orang tua mereka mampu menyediakan ber­bagai fasilitas atau teknologi canggih yang dapat mereka manfaatkan setiap saat. Melalui internet, mereka bisa mempelajarinya dengan cepat dan mudah.

Sebaliknya, bagi siswa dari keluarga tidak mampu atau keluarga miskin, ini adalah masalah serius yang harus mereka hadapi. Bagi mereka, sekolah adalah satu-satunya sarana untuk mengejar ketertinggalan budaya. Sekolah adalah satu-satunya jalan untuk menyamakan kedudukannya dengan kedudukan orang-orang kaya. Dengan kata lain, sekolah adalah satu-satunya ruang tempat mereka mem­pelajari perkembangan teknologi yang serba canggih.

Bila sekarang TIK dihapus dari sekolah, maka hilanglah kesempatan mereka untuk mempelajari teknologi “secara cuma-cuma”. Di mana lagi mereka harus mempelajari TIK? Di rumah, mustahil mereka memiliki internet. Orang tua mereka sebagian besar gagap teknologi. Jika harus mengikuti kursus, mereka harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu, kondisi ini menyebabkan mereka menjadi tidak nyaman dan akan terus mengalami penindasan kelompok atas karena mereka tidak memiliki akses untuk mengejar ketertinggalan mereka.

Ketika anak-anak orang kaya sibuk meng-update status dan mengirim foto di facebook, mereka heboh membicarakan gadget yang semakin canggih, dan mereka gencar memublikasikan karyanya melalui blog pribadi, ketika itu pula, anak-anak dari keluarga miskin hanya mampu menjadi penonton dan pendengar yang baik. Tidak ada yang dapat mereka lakukan selain itu.

Facebook, twitter, you­tube, blog, dan media sosial lainnya adalah barang mahal bagi mereka. Mereka tidak mampu membagi cerita hidupnya melalui dunia maya karena mareka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sementara, sekolah sudah tidak bersahabat dengan mereka.

Singkatnya, penghapusan TIK tidak hanya berdampak negatif bagi guru TIK. Siswa juga merasakan dampak negatif, terutama bagi mereka yang berasal dari kelas bawah. Mereka tidak tahu lagi di mana mereka akan belajar menguasai teknologi ketika sekolah tidak memberikan ruang bagi mereka. Mereka juga tidak tahu, kapan mereka akan menjadi penguasa teknologi.

Bukanlah solusi yang bijak ketika materi TIK dilebur ke dalam materi pelajaran lainnya karena ini tentu saja akan menambah beban pelajaran. Selain itu, guru juga belum tentu memiliki kesiapan yang matang.

Pemerintah juga harus jujur mengakui bahwa masih banyak guru yang gagap teknologi. Mereka masih menggunakan metode pembelajaran klasik yang membosankan. Bagaimana pun juga, TIK harus dikembalikan di sekolah dalam K13.

Nanang Martono  ;   Dosen Sosiologi Pendidikan

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

HALUAN,  06 Maret 2014

Show More

Related Articles

Close