Transformasi Profesi Guru: Dari Pejuang Kemerdekaan hingga Era Reformasi

Transformasi Profesi Guru: Dari Pejuang Kemerdekaan hingga Era Reformasi

Setiap kali Hari Guru Nasional diperingati pada 25 November, kita tidak hanya mengenang jasa orang-orang yang pernah berdiri di depan kelas, menuliskan pelajaran di papan tulis, atau membimbing murid memahami kehidupan. Lebih dari itu, kita sedang mengenang perjalanan panjang sebuah profesi yang turut menentukan arah sejarah bangsa. Guru bukan sekadar pengajar yang menyampaikan pengetahuan, melainkan bagian dari kekuatan sosial yang membentuk kesadaran, karakter, dan masa depan Indonesia.

Jika menengok perjalanan sejarah, profesi guru di Indonesia telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari sosok pendidik yang berjuang melawan kolonialisme, menjadi penggerak pembangunan pada masa kemerdekaan, pelaksana kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru, hingga profesional yang dituntut adaptif terhadap perkembangan teknologi pada era Reformasi.

Perubahan zaman telah mengubah cara guru bekerja, tetapi satu hal seharusnya tidak pernah berubah, yaitu tanggung jawab moral untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Baca Juga: Rekam Jejak “Kutu Loncat”, dari Era Orde Lama hingga Era Reformasi
Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan tidak sepenuhnya dimaksudkan untuk mencerdaskan seluruh rakyat. Sistem pendidikan kolonial dibangun secara diskriminatif dengan memberikan kesempatan lebih luas kepada kelompok Eropa dan kalangan pribumi tertentu. Pendidikan bagi masyarakat bumiputra masih terbatas dan sangat dipengaruhi kepentingan pemerintah kolonial.

Dalam situasi demikian, menjadi guru bukan sekadar pilihan pekerjaan. Bagi sebagian kalangan terdidik pribumi, profesi ini menjadi jalan untuk membangkitkan kesadaran kebangsaan. Guru memiliki posisi strategis dalam memperkenalkan pengetahuan, menumbuhkan keberanian berpikir, dan membangun kesadaran bahwa bangsa Indonesia berhak menentukan nasibnya sendiri.

Salah satu tokoh yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah tersebut adalah Ki Hadjar Dewantara. Untuk mengingat kembali peran tokoh pendidikan nasional ini, secara ringkas dapat diintisarikan bahwa melalui pendirian Taman Siswa pada 1922, beliau memperjuangkan pendidikan yang lebih demokratis, manusiawi, dan berpihak kepada rakyat. Pendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa kelompok tertentu, tetapi harus menjadi hak seluruh anak bangsa.

Pada titik ini, guru memiliki makna yang jauh melampaui profesi. Mereka adalah pejuang kemerdekaan melalui jalur pendidikan. Perlawanan tidak selalu dilakukan dengan mengangkat senjata. Ada pula perjuangan melalui buku, ruang kelas, dan kesadaran berpikir.

Menariknya, sejarah organisasi guru juga memperlihatkan tumbuhnya kesadaran kolektif tersebut. Dalam tulisan Tony Firman (2023) dijelaskan bahwa Persatuan Goeroe Hindia Belanda (PGHB) berdiri pada 1 Januari 1912 sebagai wadah perjuangan guru lintas latar belakang. Organisasi ini kemudian berkembang menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) pada 1932.

Perjalanan tersebut memperlihatkan bahwa guru sejak awal tidak hanya memperjuangkan pendidikan, tetapi juga martabat dan persatuan profesinya.

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 tidak serta-merta mengakhiri perjuangan para guru. Justru, kemerdekaan menghadirkan tanggung jawab baru. Peran guru bertransformasi menjadi membangun manusia Indonesia yang mampu mengisi kemerdekaan.

Semangat itu terlihat dalam Kongres Guru Indonesia pada 24–25 November 1945 di Surakarta. Sebagaimana informasi yang dimuat di laman PGRI (t.t.), berbagai organisasi guru meleburkan diri ke dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pada 25 November 1945. Persatuan tersebut menjadi simbol bahwa guru memiliki cita-cita bersama untuk mempertahankan republik, meningkatkan mutu pendidikan, dan memperjuangkan nasib para pendidik.

Sejak saat itu, peran guru semakin penting dalam pembangunan bangsa. Guru bukan hanya bertugas mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung, melainkan juga menanamkan nasionalisme, membangun karakter, serta memperkenalkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda.

Dalam pandangan saya, inilah salah satu periode paling penting dalam sejarah transformasi profesi guru. Ketika negara masih muda dan berbagai keterbatasan melingkupi kehidupan masyarakat, guru hadir sebagai salah satu fondasi pembentukan identitas nasional. Mereka bekerja dalam kondisi yang tidak selalu mudah, tetapi memiliki keyakinan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi kemerdekaan.

Orde Lama dan Orde Baru: Antara Pengabdian dan Kepentingan Negara

Memasuki masa Orde Lama, guru menjadi bagian penting dalam pembangunan identitas nasional. Pendidikan diarahkan untuk memperkuat semangat kebangsaan dan membentuk manusia Indonesia yang memiliki kesadaran sosial serta politik. Guru tidak dapat dilepaskan dari dinamika ideologi dan politik yang berkembang saat itu.

Sementara itu, pada masa Orde Baru, pendidikan semakin ditempatkan sebagai instrumen pembangunan nasional. Guru memperoleh peran penting dalam menjalankan program pemerintah, menyampaikan kurikulum nasional, serta membentuk kedisiplinan dan stabilitas sosial.

Namun, di balik posisi strategis tersebut, terdapat persoalan yang patut menjadi refleksi. Guru sering kali lebih banyak ditempatkan sebagai pelaksana kebijakan daripada sebagai tenaga profesional yang memiliki ruang untuk mengembangkan pemikiran kritis dan kreativitas pembelajaran. Peran guru tidak jarang terjebak dalam kepentingan birokrasi dan politik pendidikan.

Penelitian Taufik dan Ahmad Kosasih (2018) mengenai sejarah guru di Jakarta periode 1965–2014 menunjukkan bahwa pada masa Orde Lama hingga berakhirnya Orde Baru, guru menghadapi persoalan politik, teknokratis, dan kesejahteraan yang memengaruhi pelaksanaan tugas profesionalnya.

Artinya, transformasi profesi guru tidak selalu bergerak menuju kondisi yang lebih ideal. Ada masa ketika tanggung jawab guru semakin besar, tetapi ruang profesionalitasnya justru terbatas.

Era Reformasi: Guru sebagai Tenaga Profesional dan Agen Perubahan

Reformasi 1998 membawa perubahan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam dunia pendidikan. Demokratisasi membuka ruang yang lebih luas bagi pembaruan kebijakan pendidikan. Guru mulai memperoleh pengakuan yang lebih kuat sebagai profesi yang membutuhkan kompetensi, kualifikasi, perlindungan, dan kesejahteraan.

Salah satu tonggak pentingnya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Regulasi ini menegaskan kedudukan guru sebagai tenaga profesional. Guru dituntut memiliki empat kompetensi utama, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Pengakuan profesionalitas tersebut juga diperkuat melalui mekanisme sertifikasi pendidik.

Kebijakan ini merupakan langkah maju. Guru tidak lagi semata-mata dipandang sebagai pekerja yang menjalankan kegiatan belajar-mengajar, tetapi sebagai profesi yang memiliki standar keahlian dan hak untuk memperoleh penghargaan yang layak.

Namun, menurut saya, pengakuan formal terhadap profesi guru belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan pendidikan. Hingga kini, masalah kesejahteraan, ketimpangan distribusi guru, status kepegawaian, serta kesenjangan kualitas pendidikan antardaerah masih menjadi pekerjaan rumah.

Penelitian Ngabiyanto dkk. (2019) mencatat bahwa persoalan status dan kesejahteraan guru, terutama guru tidak tetap, merupakan persoalan yang terus berulang sejak masa kolonial hingga era Reformasi. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan sistem pemerintahan belum otomatis menghadirkan keadilan bagi seluruh pendidik.

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital juga mengubah wajah profesi guru. Guru masa kini tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi. Murid dapat memperoleh pengetahuan melalui internet, media sosial, buku digital, dan berbagai platform pembelajaran. Bahkan, kehadiran kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) semakin menantang cara konvensional dalam mengajar.

Dalam situasi ini, guru dituntut bertransformasi menjadi fasilitator, motivator, pembimbing, sekaligus pendamping murid dalam memilah informasi. Tantangan guru bukan lagi sekadar bagaimana menyampaikan materi, melainkan bagaimana membantu murid berpikir kritis, kreatif, berkarakter, dan bijaksana menggunakan teknologi.

Kajian Agus Helfi Rahman dkk. (2025) mengidentifikasi empat persoalan yang memengaruhi kualitas profesi guru Indonesia, yaitu birokrasi, perubahan kurikulum, transformasi digital, dan kesejahteraan sosial. Keempatnya memperlihatkan bahwa tuntutan terhadap guru semakin kompleks. Mereka harus terus belajar dan beradaptasi, tetapi pada saat yang sama membutuhkan dukungan sistem pendidikan yang memadai.

Hari Guru Nasional 2026: Mengembalikan Marwah Profesi Guru

Menyongsong Hari Guru Nasional 2026, kita perlu mengajukan pertanyaan mendasar: sudah sejauh mana transformasi profesi guru benar-benar meningkatkan martabat dan kualitas pendidikan Indonesia?

Tema Hari Guru Nasional 2026, “Guru Hebat, Indonesia Kuat”, sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (2026), mengandung pesan bahwa kekuatan bangsa tidak dapat dipisahkan dari kualitas dan penghargaan terhadap para pendidiknya.

Namun, guru hebat tidak cukup hanya diukur melalui sertifikat pendidik, capaian administratif, prestasi kompetisi, atau kemampuan mengoperasikan teknologi. Guru hebat adalah mereka yang mampu menghadirkan pembelajaran bermakna, memahami kebutuhan murid, menjadi teladan dalam perilaku, dan menumbuhkan harapan bagi anak-anak yang sedang mencari masa depannya.

Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, pemerintah harus memastikan kesejahteraan dan kepastian status guru, termasuk mereka yang masih berstatus non-ASN dan mengabdi di wilayah terpencil. Tidak adil apabila guru terus dituntut profesional, sementara penghargaan terhadap profesinya belum merata.

Kedua, pengembangan kompetensi guru harus dilakukan secara berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan zaman. Pelatihan tidak boleh sekadar menjadi kegiatan formal untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi harus benar-benar membantu guru meningkatkan kualitas pembelajaran.

Ketiga, birokrasi pendidikan perlu disederhanakan. Guru seharusnya lebih banyak menghabiskan waktu untuk mendidik, membimbing, dan mendampingi murid daripada disibukkan dengan pekerjaan administratif yang berlebihan.

Keempat, guru harus diberi ruang kebebasan akademik dan kreativitas untuk mengembangkan pembelajaran sesuai karakteristik murid dan lingkungan sosialnya. Pendidikan tidak mungkin berkembang apabila guru hanya menjadi pelaksana instruksi tanpa kesempatan untuk berinovasi.

Bercermin dari paparan di atas, dapat kita pahami sejarah mengajarkan bahwa profesi guru selalu berubah mengikuti zamannya. Dahulu, guru berjuang melawan kebodohan yang dipelihara kolonialisme. Setelah kemerdekaan, guru menjadi penjaga nasionalisme dan pembangunan karakter bangsa. Pada masa Orde Baru, guru berada dalam pusaran pembangunan dan birokrasi pendidikan. Sementara pada era Reformasi, guru dituntut menjadi tenaga profesional yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Akan tetapi, perubahan zaman tidak boleh membuat kita kehilangan esensi pendidikan. Teknologi boleh berkembang, kurikulum boleh berganti, metode pembelajaran boleh berubah, tetapi keteladanan, kepedulian, dan ketulusan seorang guru tidak boleh tergantikan.

Saya meyakini bahwa masa depan pendidikan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh seberapa canggih teknologi yang digunakan di sekolah, seberapa sering kurikulum diperbarui, atau seberapa besar anggaran pendidikan dialokasikan. Lebih dari itu, masa depan pendidikan sangat ditentukan oleh bagaimana negara memperlakukan guru dan bagaimana guru memaknai tanggung jawab profesinya.

Hari Guru Nasional 2026 semestinya tidak berhenti pada seremoni, ucapan selamat, pemberian penghargaan, atau unggahan apresiasi di media sosial. Momentum ini harus menjadi ruang refleksi untuk mengembalikan marwah profesi guru sebagai pilar peradaban.

Sebab, bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mampu membangun gedung sekolah megah dan menghadirkan teknologi pendidikan mutakhir, melainkan bangsa yang mampu menghormati, menyejahterakan, dan memuliakan para pendidiknya. Karena itu, guru boleh berganti zaman, tetapi perjuangannya tidak boleh kehilangan tujuan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa secara bermakna dan dihargai profesinya secara layak.

Sumber Bacaan

Firman, T. 2023. “Sejarah Hari Guru, Memaknai Peran Pendidik dalam Memajukan Bangsa.” Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), 25 November 2023. https://lpdp.kemenkeu.go.id/informasi/berita/sejarah-hari-guru-memaknai-peran-pendidik-dalam-memajukan-bangsa/

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 2026. Panduan Penyelenggaraan Bulan Guru Nasional 2026. Jakarta: Kemendikdasmen.

Kumalasari, D. 2015. “Konsep Pemikiran Ki Hadjar Dewantara dalam Pendidikan Taman Siswa (Tinjauan Humanis-Religius).” ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah 8 (1). https://doi.org/10.21831/istoria.v8i1.3716

Ngabiyanto, dkk. 2019. “The Indonesian Teachers’ Dilemmas from Colonial to Reformasi Era: Non-Permanent Teachers’ Welfare and Status Issues.” Paramita: Historical Studies Journal 29 (1). https://doi.org/10.15294/paramita.v29i1.18613

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). t.t. “Tentang Kami.” https://www.pgri.or.id/tentang

Rahman, A.H., dkk. 2025. “Guru Indonesia: Di Antara Birokrasi, Kurikulum, Transformasi Digital, dan Kesejahteraan Sosial.” Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru 10 (1): 863–873. https://doi.org/10.51169/ideguru.v10i1.889

Taufik dan Kosasih, A. 2018. “Dari Martabat Profesi hingga Sertifikasi: Sejarah Guru di Jakarta (1965–2014).” Alur Sejarah: Jurnal Pendidikan Sejarah, 2(1).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Sekretariat Negara.

admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *